Said Iqbal: Peran Baru dan Pengaruhnya di Istana
Source: Pexels / Werner Pfennig
Said Iqbal: Suara Buruh di Jantung Pemerintahan
Jakarta, 29 Juli 2026 – Pergerakan buruh Indonesia kembali menorehkan sejarah penting dengan dilantiknya Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 Juni 2026 lalu, menjadi sorotan utama, mengingat Said Iqbal adalah salah satu tokoh paling vokal dan berpengaruh dalam perjuangan hak-hak buruh.
Masuknya Said Iqbal ke lingkaran Istana bukan sekadar penambahan staf, melainkan simbol kuat pengakuan pemerintah terhadap pentingnya isu ketenagakerjaan. Ini juga menjadi harapan baru bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia yang selama ini merasa kurang terwakili dalam pengambilan kebijakan strategis.
Rekam Jejak Panjang Sang Aktivis
Lahir di Jakarta pada 5 Juli 1968, Said Iqbal bukanlah nama baru dalam kancah pergerakan buruh. Jejaknya dimulai sejak muda, menamatkan pendidikan di SMAN 51 Jakarta pada tahun 1987 sebagai juara umum, sebelum melanjutkan ke jenjang Politeknik. Latar belakang akademisnya yang kuat dipadukan dengan semangat perjuangan yang tak pernah padam, menjadikannya figur sentral dalam menyuarakan aspirasi buruh.
Sebelum menduduki posisi penasihat presiden, Said Iqbal dikenal luas sebagai Presiden Partai Buruh, sebuah kendaraan politik yang didedikasikan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) untuk periode 2026-2031. Peran ganda ini menegaskan komitmennya terhadap perbaikan nasib buruh, baik melalui jalur politik maupun organisasi serikat pekerja.
Mengartikulasikan Kesejahteraan dari Dalam
Sebagai Penasihat Khusus Presiden, tugas Said Iqbal tidak ringan. Ia diharapkan mampu menjembatani kepentingan buruh dengan kebijakan pemerintah, memberikan masukan strategis terkait isu ketenagakerjaan, serta memastikan bahwa program-program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan para pekerja. Salah satu isu krusial yang terus menjadi perhatian adalah terkait jaminan sosial dan kesejahteraan.
Kementerian Keuangan sendiri baru-baru ini melaporkan bahwa mayoritas peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan telah menerima manfaat insentif pajak 0 persen. Data menunjukkan bahwa 95,45 persen klaim JHT tidak terkena pajak, sebuah kebijakan yang meringankan beban pekerja. Dalam konteks ini, peran Said Iqbal akan sangat vital dalam memastikan kebijakan serupa terus diperkuat dan diperluas, serta mengadvokasi skema jaminan sosial yang lebih komprehensif.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Pelantikan Said Iqbal membuka babak baru dalam hubungan pemerintah dan serikat buruh. Ada harapan besar bahwa dengan adanya representasi langsung di Istana, berbagai persoalan buruh seperti upah layak, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, hingga perlindungan hak berserikat akan mendapatkan perhatian lebih serius dan solusi yang lebih konkret. Namun, tantangan juga besar, mengingat kompleksitas masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang melibatkan berbagai sektor dan kepentingan.
Said Iqbal kini berada di posisi strategis untuk mewujudkan visi kesejahteraan buruh yang telah lama ia perjuangkan. Publik, khususnya komunitas buruh, menanti gebrakan dan terobosan yang akan ia bawa demi menciptakan iklim kerja yang lebih adil dan sejahtera di Indonesia.
Bicara soal kesejahteraan dan kebutuhan harian, jangan sampai kehabisan pulsa saat lagi penting-pentingnya komunikasi. Pastikan kamu selalu terhubung dengan beli pulsa atau paket data di toktik.id. Pembayaran gampang pakai QRIS, tanpa perlu repot unduh aplikasi lagi!